Deklarasi Jateng menuju Zero Knalpot Brong
Deklarasi Jateng menuju Zero Knalpot Brong

Berita Terkait

• Dialog Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Tema Judi Online Tahun 20240
• Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Winong Tahun 20240
• Konferensi Dinas Sekretaris Desa se Kecamatan Kemiri bulan September 20240
• Penyerahan BLT DD Desa Kroyolor Tahun 20240
• Sosialisasi peran Kejaksaan Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Pelanggaran Tindak Pidana pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 20240
• Penyerahan Bantuan PMI Kabupaten Purworejo kepada korban Kebakaran Rumah di Desa Rowobayem0
• Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka masa bakti 2023-20280
• Musrenbang Desa Waled Tahun 20240
• Musrenbang Desa Kemiri Kidul Tahun 20240
• Musrenbang Desa Gedong Tahun 20240

Berita Populer

• Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa Kemiri Kidul
• Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Rejowinangun
• Sambutan Camat Kemiri pada pemakaman Kepala Desa Kedung Pomahan Kulon
• Pengecekan Material di Desa Sidodadi
• Serah Terima Jabatan Kepala Desa dari Pejabat Kepala Desa Lama kepada Pejabat Kepala Desa Baru Tahun 2019
• Selamatan Ruwatan dan Ziarah Desa Loning
• Monitoring Ke Wisata Watu Belah Purbayan pada pasca Libur Lebaran 2019
• Konferensi Cabang PGRI Kemiri Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030
• Pisah sambut Sekretaris Camat Kemiri Oleh PPDI Kecamatan Kemiri
• Jalan Sehat Menuju Curug Silumut Desa Loning Tahun 2019 Kecamatan Kemiri

Selasa (10/9) Bapak Bambang Supriatno,S.Sos selaku Camat Kemiri menghadiri kegiatan Deklarasi Jateng menuju Zero Knalpot Brong. Kegiatan yang diselenggarakan pukul 07.30 WIB ini dihadiri oleh seluruh Kepala Instansi se-Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang diselenggarakan di Depan Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada para Kepala Instansi bahwa Purworejo ikut mensukseskan program pemerintah Propinsi Jawa tengah yaitu 0 Knalpot Brong, yang mana knalpot tersebut memang mengganggu ketenganan warga. Harapannya adalah masing-masing kepala instansi dapat mensosialisasikannya di wilayah masing-masing.