Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Purworejo Tahun 2024
Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Berita Terkait

• Musrenbangdes RPJMDes Desa Jatiwangsan0
• Musrenbangdes RPJMDes Desa Karangluas0
• Musrenbangdes RPJMDes Desa Kemirilor0
• Musrenbangdes RPJMDes Desa Sidodadi0
• Musrenbangdes RPJMDes Desa Kaliglagah0
• Musdes Penetapan Penerima BLT DD Desa Bedono Karangduwur dan Sosialisasi Desa Cerdas0
• Monev DD III Desa Kemirilor0
• Monev DD III Desa Wonosuko0
• Monev DD III Desa Kaliurip0
• Pelatihan Ekonomi Produktif 0

Berita Populer

• Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa Kemiri Kidul
• Pengecekan Material di Desa Sidodadi
• Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Rejowinangun
• Sambutan Camat Kemiri pada pemakaman Kepala Desa Kedung Pomahan Kulon
• Serah Terima Jabatan Kepala Desa dari Pejabat Kepala Desa Lama kepada Pejabat Kepala Desa Baru Tahun 2019
• Selamatan Ruwatan dan Ziarah Desa Loning
• Konferensi Cabang PGRI Kemiri Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030
• RAT KPRI KEBAK Kecamatan Kemiri Tahun 2020
• Dialog Kerukunan Umat Beragama dengan tema Peran Tokoh Agama dalam Membangun Sinergitas
• Monitoring DD II Tahun 2024 Desa Rejowinangun

Selasa (5/3) Bapak Sutopo selaku Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Kecamatan Kemiri yang ditugaskan sebagai staf PMI di Kecamatan Kemiri menghadiri Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Purworejo Tahun 2024 di Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh PMI Kabupaten Purworejo dihadiri oleh seluruh perwakilan petugas pengelola PMI se-Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut bertujuan untuk membahas tata kerja dan tata kelola PMI di tahun 2024 ini dengan mempertimbangkan kekuatan (strenght) kelemahan (weakness) dan peluang yang dapat digunakan (oportinuty) untuk melaksanakan program untuk mencapai tujuan akhir. Seperti halnya pengelolaan dana PMI yang selalu menjadi pembahasan bagaimana melakukan evaluasi dan peningkatan dalam pengelelolaannya di tingkat Kecamatan khususnya, yang mana tidak memberatkan pengelola dan tidak mempersulit sistem yang ada.