▴ testing▴ Pemerintah Kecamatan Kemiri terus berkomitmen memastikan seluruh tahapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayahnya berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam . . .
Pemerintah Kecamatan Kemiri memastikan arah pembangunan wilayah selaras dengan target makro daerah melalui partisipasi aktif dalam agenda perencanaan strategis Kabupaten Purworejo. Pada Rabu, 1 April 2026, perwakilan . . .
Pemerintah Kecamatan Kemiri terus berupaya memperkuat tata kelola lembaga kemasyarakatan di tingkat akar rumput guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kerukunan warga. Langkah ini ditegaskan melalui partisipasi . . .
Pemerintah Kecamatan Kemiri menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya mewujudkan daerah bebas penyakit menular. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran perwakilan . . .
KEMIRI – Pemerintah Desa Waled kembali melaksanakan agenda penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa dengan menyelenggarakan Musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan Anggota Badan Permusyawaratan . . .
KEMIRI – Pemerintah Desa Rowobayem melaksanakan dua agenda penting sekaligus dalam satu rangkaian musyawarah yang bertempat di Balai Desa Rowobayem pada Rabu (01/04/2026). Agenda tersebut meliputi Musyawarah . . .
KEMIRI – Pemerintah Desa Waled sukses menyelenggarakan Musyawarah Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Rabu (01/04/2026). Kegiatan ini merupakan langkah awal . . .
KEMIRI – Pemerintah Kecamatan Kemiri mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten . . .
KEMIRI – Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran proses demokrasi di tingkat desa, Pemerintah Kecamatan Kemiri menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembentukan Panitia Pengisian Anggota . . .
KEMIRI – Pemerintah Kecamatan Kemiri terus berkomitmen mengawal proses demokrasi di tingkat desa agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pendampingan Musyawarah Desa . . .
SOTK
