
- Sosialisasi Tata Ruang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Guna mendukung Asta Cita Swasembada Pangan
- Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Kecamatan Kemiri Tahun 2025
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Jatiwangsan Kecamatan Kemiri Formasi Jabatan Kepala Urusan Perencanaan
- Konferensi Dinas Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Kemiri
- Rapat Koordinasi Koperasi Desa Koperasi Merah Putih
- Sosialisasi Aplikasi SIM Linmas dan Peran Satlinmas Desa/Kelurahan
- Audensi Persiapan Eliminasi Malaria dan Penanggulangan Penyakit TBC dan HIV AIDS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
- Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 di Kantor Kecamatan Kemiri
- Pembinaan Perangkat Desa Wanurojo Kecamatan Kemiri
- Rakor Pengurus KONI Tahun 2025
Rapat Pengisian Penilaian Mandiri IEPK
Sekcam dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan hadiri Rapat Pengisian Penilaian Mandiri IEPK
Berita Terkait
- Rapat Teknis Pembahasan Aduan Masyarakat Terkait Kondisi Jalan Kutoarjo–Bruno KM 720
- Monitoring Musdesus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Ketahanan Pangan Desa Kerep Kecamatan Kemiri 0
- Musdesus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Ketahanan Pangan Desa Gesikan Kecamatan Kemiri0
- Monitoring Musdesus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Ketahanan Pangan Desa Bedono Pageron Kecamatan Kemiri0
- Monitoring Musdesus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Ketahanan Pangan Desa Dilem Kecamatan Kemiri0
- SOP SMART KEMIRI0
- SOP ASLI KEKE0
- Monitoring Musdesus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Ketahanan Pangan Desa Bedono Kluwung Kecamatan Kemiri 0
- Monitoring Musdesus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Ketahanan Pangan Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri 0
- Monitoring Musdesus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Ketahanan Pangan Desa Gunungteges Kecamatan Kemiri 0
Berita Populer
- Sambutan Camat Kemiri pada pemakaman Kepala Desa Kedung Pomahan Kulon
- Serah Terima Jabatan Kepala Desa dari Pejabat Kepala Desa Lama kepada Pejabat Kepala Desa Baru Tahun 2019
- Selamatan Ruwatan dan Ziarah Desa Loning
- Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Rejowinangun
- Monitoring Ke Wisata Watu Belah Purbayan pada pasca Libur Lebaran 2019
- Jalan Sehat Menuju Curug Silumut Desa Loning Tahun 2019 Kecamatan Kemiri
- Pisah sambut Sekretaris Camat Kemiri Oleh PPDI Kecamatan Kemiri
- BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN PPS
- Persiapan Lomba Toga Taga Kecamatan Kemiri mewakili Kabupaten Purworejo Tahun 2020
- Akhirusanah dan Pelepasan Kelas VI MI GUPPI AT TAQWA Desa Waled Tahun 2019

Keterangan Gambar : Rapat Pengisian Penilaian Mandiri IEPK
Rabu, 28 Mei 2025, bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Purworejo, dilaksanakan Rapat Pengisian Penilaian Mandiri Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh instansi perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Purworejo yang menangani pengisian IEPK di lingkungan masing-masing.
Rapat tersebut diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi teknis dalam pengisian penilaian mandiri IEPK. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat sistem pengendalian intern instansi pemerintah, khususnya dalam mendeteksi dan mencegah potensi praktik korupsi di lingkup pemerintahan daerah.
Dari Kecamatan Kemiri, hadir secara langsung Ibu Wara Tjandraningsih, S.Sos., M.AP (Sekretaris Camat) dan Bapak Joko Susilo, S.E (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan). Kehadiran keduanya mewakili komitmen Kecamatan Kemiri dalam mendukung pelaksanaan program pengendalian korupsi yang terukur, sistematis, dan berbasis evaluasi mandiri sebagaimana disusun dalam instrumen IEPK.
Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap instansi, termasuk kecamatan, mampu mengisi penilaian IEPK secara objektif dan akurat, sebagai dasar pembenahan sistem pengawasan internal yang lebih efektif. Inspektorat juga menekankan pentingnya komitmen pimpinan unit kerja serta peran aktif pejabat pelaksana agar pengendalian risiko dan potensi penyimpangan dapat diminimalisir di seluruh lini pemerintahan.