Rapat Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rapat Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berita Terkait

• Sosialisasi Krenova 20240
• Monitoring Intensifikasi PBB Desa Waled0
• Monitoring Intensifikasi PBB di Desa Samping0
• Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja UPG Tahun 20240
• Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 20240
• Pengecekan Material di Desa Kroyolor0
• Pengecekan Material di Desa Sidodadi0
• Pengecekan Material di Desa Rowobayem0
• Pengecekan Material di Desa Bedono Kluwung 0
• Monitoring DD 2024 Desa Gunungteges0

Berita Populer

• Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa Kemiri Kidul
• Pengecekan Material di Desa Sidodadi
• Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Rejowinangun
• Sambutan Camat Kemiri pada pemakaman Kepala Desa Kedung Pomahan Kulon
• Serah Terima Jabatan Kepala Desa dari Pejabat Kepala Desa Lama kepada Pejabat Kepala Desa Baru Tahun 2019
• Selamatan Ruwatan dan Ziarah Desa Loning
• Konferensi Cabang PGRI Kemiri Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030
• RAT KPRI KEBAK Kecamatan Kemiri Tahun 2020
• Monitoring Ke Wisata Watu Belah Purbayan pada pasca Libur Lebaran 2019
• Jalan Sehat Menuju Curug Silumut Desa Loning Tahun 2019 Kecamatan Kemiri

Rabu (5/6) Ibu Wara Tjandraningsih,S.Sos.,M.AP selaku Sekcam Kemiri menghadiri Rapat Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diselenggarakan oleh BPKPAD Kabupaten Purworejo di Ruang Rapat VIP BPKPAD Kabupaten Purworejo. Rapat ini dimulai pukul 13.00 WIB dan dihadiri oleh seluruh PPK se-Kabupaten Purworejo. Tujuan diselenggarakannya rapat ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada PPK instansi se-Kabupaten Purworejo terkait Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan pertangggungjawaban kembali di waktu yang akan datan atau memunculkan masalah baru dimasa yang akan datang. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembelanjaan APBD telah menggunakan sistem CMS atau transfer yang mana angka menjadi sangat harus diperhatian setiap digitnya agar pentransferan dana tidak kelebihan atau kurang. Rekening koran, Buku Kas/Buku Kas Pembantu menjadi hal yang sering diperhatian karena dapat membantu bendahara atau PPK dalam mengetahui penggunaan anggaran yang telah direalisasikan atau ditransfer.