Sosialisasi Pemantauan dan Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025
BPKPAD Purworejo selenggarakan Sosialisasi Pemantauan dan Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025

Berita Terkait

• Pertemuan Linsek tentang Evaluasi capaian SPM dan ILP Puskesmas Kemiri0
• Sosialisasi Penyakit Musim Penghujan0
• Sosialisasi Tingkat Balai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tahap II BBWS Serayu Opak T.A 2025 Wilayah, Kab.Bantul,Kab Magelang,Kab Temanggung,KA Purworejo dan Kab.Wonosobo0
• Rapat Koordinasi TPPS0
• Sosialisasi SIMLINMAS Oleh Kantor Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo0
• Rapat Koordinasi Alokasi Air (Evaluasi MT.II dan MT.III th 2025 dan Rencana MT.I th 2025/2026 daerah Irigasi Loning Kragilan0
• Rapat Teknis Kinerja ASN Kecamatan Kemiri0
• Sosialisasi Tata Ruang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Guna mendukung Asta Cita Swasembada Pangan0
• Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Kecamatan Kemiri Tahun 20250
• Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Jatiwangsan Kecamatan Kemiri Formasi Jabatan Kepala Urusan Perencanaan0

Berita Populer

• Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa Kemiri Kidul
• Pengecekan Material di Desa Sidodadi
• Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Rejowinangun
• Sambutan Camat Kemiri pada pemakaman Kepala Desa Kedung Pomahan Kulon
• Serah Terima Jabatan Kepala Desa dari Pejabat Kepala Desa Lama kepada Pejabat Kepala Desa Baru Tahun 2019
• Selamatan Ruwatan dan Ziarah Desa Loning
• Konferensi Cabang PGRI Kemiri Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030
• RAT KPRI KEBAK Kecamatan Kemiri Tahun 2020
• Dialog Kerukunan Umat Beragama dengan tema Peran Tokoh Agama dalam Membangun Sinergitas
• Monitoring DD II Tahun 2024 Desa Rejowinangun

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) telah menyelenggarakan kegiatan penting dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Pada hari Kamis, 16 Oktober 2025, bertempat di Lantai 3 gedung BPKPAD, dilaksanakan Sosialisasi Pemantauan dan Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025. Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut, menandai komitmen bersama pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola dan inventarisasi aset negara. Fokus utama sosialisasi ini adalah memperjelas prosedur terbaru dalam pemantauan, penertiban, dan pemanfaatan BMD secara optimal.

Kegiatan sosialisasi ini berperan krusial dalam menyamakan persepsi dan langkah teknis di antara para pengelola aset di tingkat OPD. Dari Kantor Kecamatan Kemiri, kehadiran Bapak Sutopo, yang menjabat sebagai Pengelola Barang Milik Daerah, menunjukkan keseriusan pihak kecamatan dalam menindaklanjuti setiap regulasi terkait aset. Beliau secara aktif mengikuti paparan materi yang disampaikan oleh tim BPKPAD, yang meliputi aspek legalitas, pemeliharaan, hingga langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan aset daerah. Partisipasi aktif ini diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk memastikan semua aset di bawah kewenangan Kecamatan Kemiri tercatat dan terkelola dengan baik.

Materi yang disajikan dalam sosialisasi ini mencakup skema penertiban aset yang belum tercatat atau bermasalah secara administrasi. BPKPAD menekankan bahwa penertiban BMD di tahun 2025 akan lebih difokuskan pada pemanfaatan aset yang mangkrak dan pengamanan aset melalui sertifikasi. Langkah-langkah ini diambil sebagai respons terhadap temuan audit tahun sebelumnya dan sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi dan laporan berkala dari para pengelola barang di masing-masing unit kerja.

Dengan selesainya acara sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta, khususnya Bapak Sutopo dari Kecamatan Kemiri, dapat membawa pulang pemahaman yang utuh dan segera membentuk tim internal untuk mengevaluasi status BMD di lingkup kerjanya. Peningkatan kualitas inventarisasi dan penertiban aset daerah bukan hanya sekadar kepatuhan administrasi, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab fiskal demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. BPKPAD menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut segera di lapangan untuk mewujudkan tata kelola BMD yang transparan dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.