▴ testing▴ - Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) kab Purworejo di Novotel Jogjakarta
- Peningkatan SDM Pemberdayaan Perempuan dan Sosialisasi SOP PPA
- Rapat Koordinasi Pimpinan Triwulan III tahun 2026 di Hotel Novotel Yogyakarta
- Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Rebug
- Pembinaan Disiplin dan Jiwa Korsa bagi anggota Korpri tahun 2026
- Mini Lokakarya Linsek Kemiri di Puskesmas Winong Kecamatan Kemiri
- Apel Luar Biasa dengan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan Penyerahan SK Nomenklatur Jabatan Baru
- Pengaktifan Ulang TTE dan Sertifikat Elektronik ASN di Dinkominfo Purworejo
- Sosialisasi Musim Tanam 3 Tahun 2026 dan Rencana MT 1 TA 2026-2027
- Pembahasan Raperbup Pedoman Penyusunan Apbdes TA 2027 dan Pengelolaan Dana Transfer 2027
Musyawarah Desa di Desa Waled dalam rangka Penetapan KPM BLT Tahun 2026
Pemerintah Kecamatan Kemiri Kawal Penetapan KPM BLT Desa Waled Tahun 2026

Keterangan Gambar : Musyawarah Desa di Desa Waled dalam rangka Penetapan KPM BLT Tahun 2026
KEMIRI, WALED – Dalam upaya memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Pemerintah Kecamatan Kemiri menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Waled pada Senin (2/3/2026). Agenda utama pertemuan ini adalah penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tahun anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Waled ini dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Hadir mewakili Camat Kemiri, Kasi Pemerintahan Desa Kantor Kecamatan Kemiri, Bapak Budi Setiawan, S.M., didampingi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga setempat.
Dalam sambutannya, Bapak Budi Setiawan menekankan betapa krusialnya tahapan penetapan ini bagi tata kelola pemerintahan desa. Beliau menyampaikan bahwa validasi data harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan transparansi agar bantuan benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan.
"Kegiatan hari ini sangat penting dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada masyarakat. Penetapan KPM BLT bukan sekadar memenuhi prosedur administratif, melainkan instrumen untuk menjaga keadilan sosial di tingkat desa," tegas Bapak Budi Setiawan dalam arahannya.
Melalui musyawarah ini, diharapkan daftar KPM yang telah disepakati bersama dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sehingga proses penyaluran bantuan di Desa Waled selama tahun 2026 dapat berjalan lancar tanpa kendala data di kemudian hari.



