▴ testing▴ - Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) kab Purworejo di Novotel Jogjakarta
- Peningkatan SDM Pemberdayaan Perempuan dan Sosialisasi SOP PPA
- Rapat Koordinasi Pimpinan Triwulan III tahun 2026 di Hotel Novotel Yogyakarta
- Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Rebug
- Pembinaan Disiplin dan Jiwa Korsa bagi anggota Korpri tahun 2026
- Mini Lokakarya Linsek Kemiri di Puskesmas Winong Kecamatan Kemiri
- Apel Luar Biasa dengan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan Penyerahan SK Nomenklatur Jabatan Baru
- Pengaktifan Ulang TTE dan Sertifikat Elektronik ASN di Dinkominfo Purworejo
- Sosialisasi Musim Tanam 3 Tahun 2026 dan Rencana MT 1 TA 2026-2027
- Pembahasan Raperbup Pedoman Penyusunan Apbdes TA 2027 dan Pengelolaan Dana Transfer 2027
Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK) PPID Kabupaten Purworejo
Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas, Kasi Pembangunan Kecamatan Kemiri Hadiri Uji Konsekuensi DIK PPID

Keterangan Gambar : Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK) PPID Kabupaten Purworejo
PURWOREJO – Guna menjamin keterbukaan informasi publik yang terukur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, Pemerintah Kecamatan Kemiri menghadiri agenda penting tingkat kabupaten. Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Kecamatan Kemiri, Ibu P Eko Winarni, S.IP., hadir langsung mewakili instansi dalam kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) PPID Kabupaten Purworejo, Selasa (26/05/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfostasandi) Kabupaten Purworejo ini diselenggarakan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Otonom Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
Uji konsekuensi ini merupakan langkah krusial dalam menguji dan menetapkan informasi mana saja yang sifatnya ketat dan terbatas, guna melindungi kepentingan publik dan negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sebagai pejabat yang membidangi urusan terkait di tingkat wilayah kerja Kecamatan Kemiri, kehadiran Ibu P Eko Winarni, S.IP., menegaskan komitmen lini bawah pemerintahan untuk bersinergi dengan PPID Utama Kabupaten. Melalui forum ini, dilakukan pencermatan mendalam agar pelayanan informasi di tingkat kecamatan memiliki kepastian hukum, mana data yang wajib dibuka berkala dan mana data yang masuk dalam kategori dikecualikan melalui pengujian konsekuensi yang ketat.
"Partisipasi aktif dalam uji konsekuensi ini sangat penting agar tata kelola dokumentasi dan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kemiri berjalan selaras dengan standar kabupaten, sehingga hak informasi masyarakat terpenuhi tanpa melanggar batasan hukum yang dikecualikan," ungkap Ibu P Eko Winarni di sela-sela kegiatan.
Dengan terlaksananya forum ini, diharapkan pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, termasuk pada struktur Pemerintah Kecamatan Kemiri, semakin akuntabel, profesional, dan mampu menyajikan pelayanan informasi yang transparan namun tetap aman.



