Pelatihan Penerapan Kode Etik PPA bagi petugas Layanan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA)
Petugas Layanan RPPA di Purworejo Ikuti Pelatihan Kode Etik, Tingkatkan Kualitas Perlindungan Korban

Berita Terkait

• Apel Pagi, Senin 20 Oktober 20250
• Sosialisasi Hibah Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan0
• Sosialisasi Pemantauan dan Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 20250
• Pertemuan Linsek tentang Evaluasi capaian SPM dan ILP Puskesmas Kemiri0
• Sosialisasi Penyakit Musim Penghujan0
• Sosialisasi Tingkat Balai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tahap II BBWS Serayu Opak T.A 2025 Wilayah, Kab.Bantul,Kab Magelang,Kab Temanggung,KA Purworejo dan Kab.Wonosobo0
• Rapat Koordinasi TPPS0
• Sosialisasi SIMLINMAS Oleh Kantor Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo0
• Rapat Koordinasi Alokasi Air (Evaluasi MT.II dan MT.III th 2025 dan Rencana MT.I th 2025/2026 daerah Irigasi Loning Kragilan0
• Rapat Teknis Kinerja ASN Kecamatan Kemiri0

Berita Populer

• Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa Kemiri Kidul
• Pengecekan Material di Desa Sidodadi
• Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan Desa Rejowinangun
• Sambutan Camat Kemiri pada pemakaman Kepala Desa Kedung Pomahan Kulon
• Serah Terima Jabatan Kepala Desa dari Pejabat Kepala Desa Lama kepada Pejabat Kepala Desa Baru Tahun 2019
• Selamatan Ruwatan dan Ziarah Desa Loning
• Konferensi Cabang PGRI Kemiri Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030
• RAT KPRI KEBAK Kecamatan Kemiri Tahun 2020
• Dialog Kerukunan Umat Beragama dengan tema Peran Tokoh Agama dalam Membangun Sinergitas
• Monitoring Ke Wisata Watu Belah Purbayan pada pasca Libur Lebaran 2019

Purworejo, 21 Oktober 2025 - Dalam upaya memastikan pelayanan terbaik dan beretika bagi korban kekerasan, sejumlah petugas Layanan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Kabupaten Purworejo mengikuti Pelatihan Penerapan Kode Etik PPA. Kegiatan penting ini dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Oktober 2025, bertempat di Ruang Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo, dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai. Pelatihan ini menjadi momentum strategis untuk menyegarkan kembali komitmen para petugas dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerahasiaan, nondiskriminasi, dan profesionalisme saat mendampingi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan.

Penerapan kode etik yang ketat dan berlandaskan pada kemanusiaan merupakan fondasi utama dalam operasional RPPA. Kode etik ini memuat standar perilaku yang wajib ditaati oleh seluruh petugas, terutama yang berkaitan dengan penanganan kasus sensitif kekerasan, di mana korban seringkali berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan dukungan penuh. Diharapkan, dengan pemahaman yang mendalam mengenai kode etik, setiap langkah penanganan mulai dari penerimaan laporan, pendampingan hukum, psikologis, hingga pemulihan sosial dapat berjalan secara terstruktur, empati, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi tercapainya pemulihan korban secara maksimal.

Pelatihan ini tidak hanya diikuti oleh petugas inti RPPA, tetapi juga melibatkan perwakilan dari berbagai elemen daerah yang bersentuhan langsung dengan isu perempuan dan anak. Salah satu partisipan yang tercatat hadir berasal dari Kecamatan Kemiri, yaitu Ibu P. Eko Winarni, S.IP, selaku Kepala Seksi Pembangunan, dan Ibu Umul Ngazizah, A.Md, sebagai Pranata Komputer. Kehadiran perwakilan kecamatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengintegrasikan semangat perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat wilayah, memastikan koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam memberikan layanan perlindungan yang komprehensif.

Melalui kegiatan pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo menegaskan kembali komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang berintegritas dan profesional, khususnya di bidang perlindungan perempuan dan anak. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan layanan RPPA diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap kualitas pendampingan, sehingga korban kekerasan dapat merasa aman, terlindungi, dan mendapatkan kembali hak-hak mereka untuk hidup bebas dari trauma dan diskriminasi. Langkah proaktif ini merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.